Teori Pembangunan : Bulgaria sebagai salah satu negara berkembang: April 2016

Profil Singkat Negara Bulgaria

Bulgaria atau Republik Bulgaria adalah sebuah negara di Eropa Timur yang ber-ibu kota di Sofia dan menggunakan bahasa Bulgaria untuk kehidupan masyarakatnya. Bulgaria berbatasan dengan lima negara yaitu Rumania di utara, Serbia dan Republik Makedonia di barat, Yunani dan Turki berbatasan di sebelah selatan dan bagian timur Bulgaria berbatasan dengan Laut Hitam.

Luas total Bulgaria adalah 110.994 km² yang menjadikan Bulgaria negara terluas ke-16 di Eropa. Dengan total penduduk 7.351.234 orang (tahun 2011), Bulgaria memiliki 3,2 juta tenaga kerja usia produktif. Pada tahun 2014 perkiraan penduduk Bulgaria turun menjadi 7.202.198. Pada abad ke-7 masehi Bulgaria merupakan Kekaisaran yang meliputi sebagian besar Balkan (Eropa bagian tenggara) dan menjadi pusat kebudayaan bangsa Slavia. Seiring dengan kemunduran Kekasairan Bulgaria Kedua (1185-1422), wilayah Bulgaria menjadi di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah selama lima abad. Perang Rusia-Turki pada 1877-1878 membuat Bulgaria menjadi negara monarki konstitusional dan memperoleh kedaulatan penuh pada 1908. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1945 Bulgaria menjadi salah satu negara komunis dan merupakan bagian dari Blok Timur sampai terjadi perubahan-perubahan politik di Eropa Timur pada tahun 1989/1990 yang juga mempengaruhi politik Bulgaria terbukti dari diizinkannya pemilihan umum multipartai oleh Partai Komunis Bulgaria pada Juni 1990 yang dimenangkan oleh sayap moderat Partai Komunis (Partai Sosialis Bulgaria). 15 November 1990 Republik Rakyat Bulgaria resmi berganti nama menjadi Republik Bulgaria, negara demokrasi parlementer yang menganut sistem kapitalisme pasar bebas.

Zhelyu Zhelev, presiden Bulgaria pertama yang terpilih secara demokratis.

Negara Bulgaria dalam berbagai sektor :

· Ekonomi

Sofia, pusat perekonomian Bulgaria

Bulgaria menyandarkan pendapatan ekonominya pada produksi bahan mentah seperti emas, tembaga, besi, batu bara, bismut, kilang minyak, dan komponen manufaktur seperti elektronika, komponen senjata api, kendaraan, dan bahan bangunan. Sektor industri menyumbang kira-kira 30% PDB Bulgaria. Di Eropa, peringkat negara sebagai penghasil tembaga terbesar ke-3,penghasil seng terbesar ke-6 ,penghasil batu bara terbesar ke-9,dan penghasil bismut terbesar ke-10 di dunia.

Meskipun hanya punya sedikit cadangan bahan bakar fosil, sektor energi yang telah dikembangkan dengan baik dan lokasi geografis Bulgaria yang strategis membuatnya menjadi kunci energi bagi Eropa.Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kozloduy dengan dua reaktor aktif (masing-masing 1.000 megawatt) mampu memenuhi 34% kebutuhan energi negara ini, dan pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya dengan projeksi kapasitas produksi sebesar 2.000 megawatt sedang dibangun. Pembangkit listrik tenaga uap, seperti yang berada di Kompleks Maritsa Iztok, juga memiliki produksi listrik berskala besar. Pada 2009 terjadi percepatan penaikan produksi listrik dari sumber-sumber terbarukan seperti angin dan matahari.

Prospek berskala besar untuk pengembangan energi angintelah memacu pembangunan beberapa ladang angin, menjadikan Bulgaria sebagai negara yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal produksi energi angin

· Kesehatan

Seperti halnya Indonesia yang memiliki BPJS Kesehatan atau Amerika Serikat yang memiliki Obamacare maka negara Bulgaria juga memiliki perawatan kesehatan universal yang disebut Dana Jaminan Kesehatan Nasional (NHIF). Pemerintah menganggarkan sekitar kurang lebih 4% APBD-nya untuk kesehatan di Bulgaria. Bulgaria memiliki 181 dokter per 100.000 penduduk, hal ini diatas standart yang ditentukan oleh Uni Eropa. Namun data yang dikeluarkan oleh National Drug Focus Centre pada April tahun 2016 ini cukup memprihatikan karena sekitar 65.000 pelajar SMA di Bulgaria dilaporkan setidaknya pernah mengonsumsi ganja sekali selama hidup mereka dan sekitar 27.000 telah mencoba nerbagai jenis narkotika lain. Hal ini sangat disayangkan dengan upaya pemerintah dalam bidang kesehatan yang tidak diikuti dengan penanggulangan atau pencegahan pada penyebaran narkotika di kalangan generasi muda.

Pendidikan

Negara Bulgaria benar-benar memperhatikan sistem pendidikan mereka karena anak-anak usia sekolah (7-16tahun) harus bersekolah dan pemerintah meng-gratiskan biaya sekolah dari TK hingga SMA. Pendidikan tinggi di Bulgaria menjadikan siswa Bulgaria menduduki peringkat tertinggi kedua di dunia dalam hal skor uji nalar SAT dan skor uji IQ menurut MENSA Internasional. Beberapa Perguruan Tinggi dan Universitas di Indonesia telah memiliki kerja sama pendidikan dengan Bulgaria, antara lain: Universitas Indonesia – Universitas Sofia, Varna Medical University – Universitas Airlangga, Institut Hindu Darma Negeri Denpasar – Universitas Plovdiv, ISI Surakarta – Plovdiv Academy of Dance, Music, and Fine Art, Universitas Gunadarma – Free Varna University, Technical University of Varna – Institut Teknologi Surabaya, Universitas Sofia – UHAMKA, dan Universitas Sofia – Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, Bulgaria juga merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang memanfaatkan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing dengan mendatangkan para pengajar bahasa Indonesia dari Indonesia sejak tahun 2009.

Gedung Rektorat Universitas Sofia

Bulgaria negara paling korup di Uni Eropa

Pada tahun 2014 lalu untuk pertama kalinya Uni Eropa merilis laporan tentang korupsi di negara-negara anggotanya. Situasi korupsi palin parah ditemukan di Eropa Timur dan Eropa Selatan. Laporan tersebut tidak memuat daftar negara-negara tersebut dalam bentuk ranking seperti yang dikatakan Komisaris Uni Eropa Cecilia Malmstrom bahwa Uni Eropa menolak untuk memberikan ranking. Dari laporan ini dapat dilihat perbedaan mencolok antara Eropa Barat dan Eropa Utara bila dibandingkan dengan Eropa Timur dan Eropa Selatan namun tidak ada negara yang benar-benar bersih dari penyogokan dan manipulasi. Cecilia Malmstrom, komisioner urusan dalam negeri Uni Eropa, mengatakan, korupsi mengikis kepercayaan dalam demokrasi. "Korupsi merusak kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan rule of law. Hal itu merugikan perekonomian Eropa dan mengurangi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan," katanya.

Negara-negara yang mendapat sorotan serius adalah Italia, Yunani, Rumania dan Bulgaria. Laporan Uni Eropa menyebutkan banyak kasus korupsi di negara-negara ini terjadi dalam pembagian tender untuk proyek-proyek pemerintahan. Kasus korupsi terparah terjadi di sektor kesehatan. Situasi di Bulgaria mendapat sorotan khusus, “Kondisi di Bulgaria benar-benar sangat, sangat serius.”, kata Malmstrom. Ia menerangkan Bulgaria punya masalah besar menghadapi berbagai praktek korupsi dan harus segera memikirakan langkah apa yang bisa dilakukan, termasuk bekerjasama erat dengan Uni Eropa. Komisi Eropa menyebutkan, di lebih setengah negara anggota, pendanaan partai politik masih rawan korupsi. 25 persen proyek pemerintah untuk pembangunan jalan dan gedung diduga terkait dengan praktek korupsi dan manipulasi.

Bulgaria menjadi semakin sulit mengatasi korupsi di negaranya karena sektor paling korup di Bulgaria adalah publik servis dan peradilannya. Dewan Peradilan Tertinggi di Bulgaria mengatur sistem dan menunjuk para hakim yang bertugas di peradilan-peradilan daerah. Peradilan Bulgaria menjadi satu-satunya yang paling korup dan tidak efisien di Eropa.

Uni Eropa memberikan “hukuman” pada Bulgaria

Bulgaria menjadi bagian atau resmi bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 2007 bersamaan dengan bergabungnya Rumania. Proses diterimanya Bulgaria di Uni Eropa tidaklah mudah karena Uni Eropa mengajukan syarat Bulgaria harus membenahi banyak hal terutama korupsi dan kejahatan terorganisir, serta reformasi ekonomi karena upah atau gaji para pekerja di Bulgaria hanya sepertiga rata-rata negara Uni Eropa lain.

Pada awal tahun 2008 Uni Eropa memberikan “hukuman”-nya pada Bulgaria karena dinilai gagal dalam memberantas kejahatan terorganisir yang sudah mengakar dalam negara tersebut dengan cara membekukan bantuan dana infrastruktur untuk Bulgaria. Lalu pada akhir tahun yang sama Uni Eropa menarik bantuan dana sebesar 200 miliar Euro karena gagal dalam mengatasi korupsi dan kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan untuk memberi peringatan pada anggota Uni Eropa atau negara yang mau bergabung di Uni Eropa bahwa mereka harus mengantisipasi dan mengatasi korupsi di negaranya.

Bulgaria berminat belajar anti-korupsi dari Indonesia

Hal ini disampaikan oleh Deputi Perdana Menteri Dalam Negeri BulgariaTsvetan Tsvetanov ketika menerima Dubes RI untuk Bulgaria Immanuel Robert Inkirawang pada Selasa,16 Maret 2010 lalu di Sofia. Tsvetanov tertarik dengan cara Indonesia memberantas KKN dan pembentukkan KPK. Pemerintah Bulgaria melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi antara lain melalui pembentukkan tim investigasi khusus yang melibatkan pejabat dari berbagai instansi terkait termasuk “State Agency for National Security” dan Kemendagri Bulgaria yang membawahi Kepolisian Bulgaria serta melibatkan kerjasama Internasional, terutama dengan Uni Eropa.

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Bulgaria, sektor industri yang menjadi tumpuan utama ekonomi dan bukannya sektor pertanian serta sektor pendidikan dan kesehatan yang memadai bahkan dapat digolongkan baik maka seharusnya negara Republik Bulgaria bisa menjadi negara berpotensi untuk “naik tingkat” namun karena tingginya korupsi dan kejahatan terorganisasi di negara ini maka tidak dapat dipungkiri menghambat perekonomian negara bermata uang Lev Bulgaria ini, mengakibatkan Bulgaria masih digolongkan sebagai salah satu negara berkembang di benua Eropa.